
Gambar di atas memperlihatkan ragam cara penulisan nama jabatan pada bagian penutup surat dinas. Nama jabatan ditulis diawali dengan huruf Kapital pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca koma (,) serta ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
Pertanyaan ❔ kita adalah bagaimana penulisan nama jabatan pada kaki surat dinas?
Yuk kita ulas. Apakah yang dimaksud dengan nama jabatan? Sebut saja sebagai contohnya “Menteri”, yang merupakan nama jabatan pembantu Presiden dan pemimpin Kementerian. Menteri mana, Menteri pada Kementerian apa?
Apakah penulisan jabatan menteri perlu diikuti numenkelatur jabatan sesuai Kepres susunan kabinet? Begitu juga penulisan nama jabatan “Direktur Jenderal” sesuai dengan perpres Kementerian terkait? Karena tentu dalam setiap Kementerian terdapat beberapa Direktur Jenderal sebagai Pimpinan unit organisasi Direktorat Jenderal.
Pun penulisan nama jabatan “Direktur” sebagai pimpinan unit kerja. Bagaimana mengidentifikasi perbedaan nama jabatan sesuai dengan numenkelatur jabatan? Misalnya membedakan Direktur Pembinaan Hulu Migas dengan Direktur Pembinaan Hilir Migas.
Meski penulisan nama jabatan pada kaki surat dinas diikuti dengan tanda tangan dan nama pejabat, namun kejelasan numenkelatur jabatan lebih menjelaskan jabatan. Misalnya penulisan kata Direktur yang lengkap dibanding ditulis Direktur saja.
Penulisan nama jabatan “Menteri” atau dituliskan “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”? .
Penulisan nama jabatan pada kaki surat dinas diikuti dengan tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di tengah nama jabatan,
tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.
Akhirnya, tulisan ini berakhir pada beberapa analisis pendalaman sebagai berikut: Apakah nama pejabat sudah dapat membedakan antara jabatan satu dengan jabatan lainnya? Apakah informasi pada kertas kop telah menunjukkan perbedaan Direktorat Jenderal satu dengan Direktorat Jenderal lainnya? Apakah numenkelatur jabatan sebagaimana dalam struktur organisasi perlu terus diimplementasikan pada tiap komunikasi kedinasan?