Daftar arsip COVID 19 (rev. 5)

10 November 2020
PERPRES No 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
20 November 2020 
SE Gubernur DIY No. 11/SE/XI/2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintahan DIY dalam Tatanan Normal Baru
24 November 2020 
PERMENKEU RI No. 185/PMK.02/2020 (BN TAHUN 2020NO.1379) Tentang Pengelolaan Aanggaran Dalam Rangka Penanganan PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional
26 November 2020 
PERMENKEU RI No. 188/PMK.04/2020  (BN TAHUN 2020 NO.1393) Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan 
Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus DISEASE 2019 (COVID-19)
8 Desember 2020 
KEPPRES No. 23 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020
18 Desember 2020 
SE Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Anti-Gen Swab
19 Desember 2020
SE Satuan Tugas Penanganan COVID 19 No. 3 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease COVID 19 
28 Januari
Keputusan BNPB tentang penetapan status keadaan darurat tertentu bencana wabah penyakit akibat virus di Indonesia (28 jan – 28 Feb 2020) 
29 Januari
Keputusan BNPB tentang perpanjangan status keadaan darurat selama 91 hari (29 feb – 29 Mei 2020)
4 Februari
Kepmenkes tentang penetapan infeksi Novel Corona virus (infeksi 2019-ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya
28 Februari
Permen HUKHAM No. 7 tahun 2020 tentang pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus Corona
13 Maret
Kepres No.7 tentang Gugus Tugas COVID 19 
14 Maret
Permen Dalam Negeri No. 20 tentang Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah 
SE Walikota DEPOK, Walikota Bandung & Seruan Gubernur DKI untuk belajar di rumah,
SE Rektor UGM Yogyakarta tentang kesiapansiagaan dan pencegahan COVID 19
SE Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara tentang perluasan pelaksanaan remote Working
15 Maret
SE Menteri Keuangan tentang Refocussing Kegiatan
SE Sekjen KESDM tentang WFH
16 Maret
SE Menteri Kesehatan tentang Protokol Isolasi Diri dalam Penanganan COVID 19 
SE Menteri PAN&RB No. 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN/WFH
Surat Dirjen Konsuler Kemlu tentang Pembatasan layanan paspor dinas dan diplomatik
Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi wabah COVID 19 
18 Maret
Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat 
Permen HUKHAM No. 8 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta pemberian izin tinggal keadaan terpaksa
20 Maret
Kepres No. 9 Tentang Gugus Tugas COVID 19 (perubahan perpres No. 7/2020) 
Inpres No. 4 ttg Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19 
Kepgub DKI Jakarta tentang Penetapan status tanggap darurat bencana wabah COVID 19 di Provinsi DKI 20 Maret – 4 April 2020
Seruan gubernur DKI tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran
Kepgub Yogyakarta penetapan Status tanggap darurat 20 Maret –  29 Mei 2020
SE Sekjen KESDM No. 6 tentang WFH
21 Maret
Permen Keuangan No. 23 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Disease COVID 19 
Keputusan KPU tentang Penundaan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, wakikota tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 
23 Maret
SE LKPP No. 3 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalmm rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19 
24 Maret
SE Menteri Dikbud tentang pelaksanaan Kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID 
Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19 dan penegasan padat karya tunai desa
26 Maret
Surat Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI kepada Presiden tentang himbauan bagi pemerintah Indonesia terkait penanganan COVID 19
27 Maret
SE LKPP No. 4 tentang Tata cara pelaksanaan pembuktian pemilihan penyedia dalam masa COVID 19 penjelasan 
Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID 19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
29 Maret
SE Mendagri tentang Pembentukan Gugus Tugas COVID 19 Daerah,
SE MenPAN&RB No. 34 tentang WFH sampai dengan 21 April
30 Maret
SE MenPAN&RB No. 36 tentang himbauan tidak bepergian luar kota /mudik
Surat Dinas Perhubungan DKI tentang penghentian layanan bus AKAP, AJP dan Pariwisata 
31 Maret
PERPU No. 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau 
Peraturan Pemerintah No.21 tentang PSBB
Kepres No. 11 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19 
Pengumuman OJK No.5 tentang keringanan bagi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan terkena dampak COVID 19 
Permen HukHAM No. 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Indonesia 
2 April
Instruksi Mendagri No. 1 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah daerah 
3 April
Perpres No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 
Permen  Kesehatan No. 9 Tentang Pedoman Pembatasan sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19 
SE Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan tentang Penggunaan Bilik Disinfektan dalam rangka Pencegahan penyebaran Virus COVID 19 
6 April
SE Menteri Agama No. 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul fitri 1 syawal di tengah Wabah COVID 19 
7 April
Kepmen Kesehatan No. 239 tentang penetapan PSBB DKI Jakarta 
9 April
Permen Perhubungan No 18 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID 19 
Pergub DKI Jakarta No. 33 tentang pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta 
Kepgub DKI Jakarta No. Pemberlakuan PSBB 10 April – 24 April 
SE Menteri PAN&RB No. 46 tentang Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau Mudik dan atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara 
11 April
Kepmen Kesehatan No. 248 tentang Penetapan PSBB di Kota Bogor, Kab. BOGOR, Kota Depok, Kab Bekasi, Kota Bekasi Prov Jawa Barat
12 April
Kepmen Kesehatan No. 249 tentang penetapan PSBB Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Prov Banten
Kepmenkes No. 250 Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Pergub Jawa Barat tentang Pedoman PSBB 
Kepgub Jawa barat tentang Pemberlakuan PSBB 15 – 28 April 2020 
Perwali Kota Depok No. 22 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Depok 
13 April
Keppres No. 13 tentang penetapan Bencana non alam penyebaran virus COVID 19 sebagai Bencana Nasional 
Permen Desa dan PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas permen tentang prioritas penggunaan dana desa 2020
16 April
Kepmenkes No. 257 ttg Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
17 April
Kepmenkes No. 259 Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 
18 April
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
20 April
SE Menteri PAN&RB No. 50 tentang WFH sampai 13 Mei
22 April
Kepgub DKI Jakarta tentang Perpanjangan PSBB 24 April – 7 Mei dan dapat sampai 21 Mei
SE Walikota Depok tentang penyelenggaraan ibadah ramadhan dan Idul fitri 1441 H dalam Situasi Pandemi COVID 19 
Keputusan Walikota Banjarmasin nomor 446 tahun 2020 tentang Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Banjarmasin pada 24 April – 7 Mei 2020 
23 April
Permen Perhubungan No.25 tentang Pengendalian Transportasi selama Mudik idul fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID 19 
Kepgub Jawa Timur tentang pemberlakuan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik pada 28 April – 11 Mei 2020
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
24 April
Perwali Kota Surabaya No. 16 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan COVID 19 di Kota Surabaya
27 April
PMK No.44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona VIRUS DISEASE COVID 19
29 April
Surat Edaran Kepala BKN No. 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukum Disiplin PNS melalui Media Elektronik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19
Surat Bupati Sleman kepada Camat, Kades, dnn Kadus di Seluruh Kabupaten Sleman tentang Karantina Mandiri Bagi Orang dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Pasien dalmm Pengawasan (PDP), Perilaku Perjalanan Area Transmisi (PPAT) di Kabupaten Sleman
4 Mei
PERPU Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang 
Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan PSBB DI Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
8 Mei
Perwali Cirebon No.15 Tahun 2020 PERUBAHAN Atas Peraturan Wali Kota Cirebon N. 14/2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI Wilayah Kota Cirebon
11 Mei
PP No. 23 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Aatu Stabilitas Ssistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
12 Mei
SE Menteri PAN&RB No. 55 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga SE 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN (diperpanjang sampai 29 Mei 2020)
SE Menteri PAN&RB No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan SE 44 tentang Pembatasan Perjalanan ke Daerah atau Mudik atau cuti
6 Mei 2020
SE Gugus Tugas No. 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka penanganan COVID 19 (6 Mei – 31 Mei 2019)
SE Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 DI Perusahaan Dalam Masa Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19)
9 Mei 2020
Keputusan Menteri Agama No.424 tahun 2020 tentang Panitia, Narasumber dan Moderator Penyelenggaraan Kegiatan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan di Tengah Pandemi COVID 19 Tahun 2020
13 Mei 2020
Fatwa MUI nomor 28 tentang panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi COVID 19
14 Mei 2020
Pergub DKI No. 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan bepergian dan masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona virus dieseas COVID 19
15 Mei 2020
Fatwa MUI Kota Depok Jawa Barat nomor 3 tahun 2020 menetapkan sholat idul fitri 1441 H di rumah masing masing dengan keluarga inti
18 Mei 2020
Surat Lurah Tanah Baru, Beji Depok Jawa Barat tentang himbauan ziarah kubur dalam zona merah
19 Mei 2020 
Kepgub DKI No. 489, perpanjangan PSBB sampai 4 Juni 2020
SE Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK. 02.02/IV. 2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit dan Perawatan Kesehatan
20 Mei 2020 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan MenPAN&RB tentang Perubahan Ketiga, hari libur nasional dan cuti bersama 2020, penggantian cuti bersama hari raya idul fitri di akhir Desember
Kepmenkes No. 01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan dan pencegahan COVID 19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi
25 Mei
SE Gugus Tugas No.5 tentang Perubahan SE No. 4 tentang Kriteria pembatasan orang dalam Perjalanan dalam rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19 
26 Mei
Perwali Kota Depok No. 36 tahun 2020 tentang Pengaturan Arus Balik Pergerakan orang dalam upaya pencegahan penyebaran Corona virus dieseas COVID 19
27 Mei
Kepgub DIY No.121/Kep/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat bencana Corona VIRUS DISEASE (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta
28 Mei
SE Menteri PAN&RB No. 57 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas SE No. 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam rangka COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
29 Mei
SE Menteri PAN&RB No. 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru
SE Menteri Agama No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi
2 Juni
Keputusan Menteri Agama No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dengan salah satu pertimbangan terancam jiwanya oleh Pandemi Virus Disease COVID 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi
4 Juni
Perwali Kota Depok No. 37 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 Di Kota DEPOK
5 Juni
Kepgub DKI No. 536 Tahun 2020 tentang pemberlakuan dan tahapan kegiatan pelaksanaan kegiatan/aktifitas PSBB dalam masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif
PMK No.65 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit atau pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi Nasional 
8 Juni
SE Kementerian Perhubungan ttd atas nama Menteri, Dirjen Perhubungan Udara No. 13 Tahun 2012 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid19 
10 Juni
PP 29/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19
12 Juni
Surat Walikota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat No. KS.02.02/1997-Bappelitbang/VI/2020 tentang PSBB Kota Bandung
14 Juni
SE Gugus Tugas No.8 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona VIRUS DISEASE COVID 19 di wilayah Jabodetabek 
22 Juni
SE Walikota Depok No.443/287/Huk/DKP3 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam Virus Corona Disease COVID 19 di Kota Depok
24 Juni
SE MenPAN dan RB No.62 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19 dalam mendukung Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
26 Juni
SE Menkes No. No. 382/2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Di Bandar Udara Dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif Dan Aman Terhadap Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19)
13 Juli 
Kepmenkes No. 413 tentang Pedoman Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) 
16 Juli
Kep Gubernur DKI 735 tentang perpanjangan PSBB Transisi sampai 31 Juli 2020
20 Juli
Keppres No. 82 pasal 20 ayat 2 poin b, membubarkan Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID 19 (Keppres No.7 dan No. 9) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
4 Agustus 
Inpres 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
PP 43/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
31 Agustus 
PP 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3 September 
Keppres 18/2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
5 Oktober 
Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SE Plt. DIRJEN Pelayanan Kesehatan Masyarakat No. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR
26 Oktober 2020
PERPRES No. 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional