Arsip Kategori: Uncategorized

Transmisi orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik lokal maupun terus menjadi perhatian serius. Pembatasan pun berkembang menjadi Larangan. Dicabutnya kebijakan pembatasan transportasi pada 9 April 2020 dan digantikan dengan kebijakan larangan pada 23 April 2020 yang disertai sangsi yang tegas menjadi bukti atas Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Bagaimana nasib kehidupan disekitar Transportasi Negeri iniLanjutkan membaca “Larangan Transportasi 24 April – 31 Mei 2020”

281 jenis Jabatan di Kementerian ESDM. Jenis sebutan jabatan tersebut terbagi kedalam 6 kelompok jabatan. Jabatan termaksud sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta jenjang jabatan. Rincian jenis jabatan antara lain 142 jenjang jenis jabatan fungsional, 118 jenis jabatan pelaksana, 7 jenis jabatan tinggi pratama, 6 jenis jabatan tinggi madya, 5 jenis jabatan administratator danLanjutkan membaca “281 Jenis Jabatan “

Ternyata, bukan hanya beras yg menjadi kebutuhan pokok, cabe pun masuk dalam kategori kebutuhan pokok hasil pertanian. Bersama dengan kedelai bahan baku tahu dan tempe dan bawah merah, Cabe telah ditetapkan sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia.  Tentunya menjadi Informasi yang menarik y….yang sebelumnya aku hanya mengenal beras sebagai bahan kebutuhan pokok hasil pertanian. Informasi iniLanjutkan membaca “Cabe, kebutuhan pokok”

Kamis, 22 April 2020 Komunikasi KEDINASAN (SURAT DINAS) yang belum terakomodir oleh sistem elektronik pada Nadine Kementerian ESDM antara lain: Bentuk naskah dinas yg bertanda tangan lebih dari satu pihak Naskah dinas yg sebelumnya tidak diberikan nomor melalui aplikasi ketatausahaan. Contohnya sertifikat PLO pada Direktorat Teknik Migas. Jenis naskah bertanda tangan Direktur tersebut oleh pemilikLanjutkan membaca “Surat Elektronik”

Bentuk Naskah : Keputusan Presiden (Kepres)  Tanggal Registrasi : 13 April 2020  Isi ringkas : Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional Diakses, 21 April 2020 https://jdih.setkab.go.id/ Tingkat Perkembangan : Salinan  Jabatan pengabsyahan Salinan : Deputi Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan Kementerian Sekretariat Negara  Konteks Hubungan dengan Kejadian  UU RILanjutkan membaca “COVID 19, Bencana Nasional (Non Alam) “

Klasifikasi Arsip Minyak dan Bumi versi tahun 2016 berikut ditentukan melalui analisis struktur organisasi Ditjen Migas, SKK Migas dan BPH Migas Hulu: penawaran wilayah kerja, ekplorasi, eksploitasi, penilaian dan pengembangan Usaha Hulu.  Hilir: pengolahan/pengilangan, pengangkutan, penyimpanan, niaga/pemasaran, harga dan subsidi. Pengusahaan: Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri, Investasi, Penerimaan Negara, Cadangan Gas, Rencana Induk Jaringan Gas BumiLanjutkan membaca “Klasifikasi arsip migas”

Tatalaksana Surat berkembang menjadi Tata Persuratan yang akhirnya menjadi Tata Naskah Dinas sebagai acuan dalam komunikasi kedinasan secara tertulis.  Di Kementerian ESDM, acuan komunikasi kedinasan mencatatkan delapan generasi sejak tahun 1971 kemudian diubah kembali pada tahun 1978, diperbaharui di tahun 1986 lanjut ke tahun 1998 diubah pada tahun 2001, dicabut di tahun 2006, sempat bertahanLanjutkan membaca “Tatalaksana Surat “

Staf Khusus Presiden surati camat seluruh Indonesia dengan Kop Surat Sekretariat Kabinet. 15 April 2020 itu, beberapa media nasional memberitakan terkait isi, bentuk & konteks surat tersebut yang telah beredar luas. Mungkin ada yg bertanya, apakah Staf Khusus Presiden berhak mempergunakan kertas kop Sekretariat Kabinet? Atau menerbitkan kertas kop bertuliskan “Staf Khusus Presiden”?  Yul kitaLanjutkan membaca “Kertas Kop & Staf Khusus Presiden”

Sejak pertengahan bulan April 2020, tersedia prasarana penyusunan konsep naskah dinas secara elektronik. Sejak penyusunan sampai nanti proses tanda tangan elektronik oleh Plt. Dirjen dan Seluruh Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen Migas. (bersertifikat BSre) pada aplikasi https://nadine.esdm.go.id Prasarana tersebut telah diujicoba pada tanggal 12 dan 13 April 2020 oleh unit ketatausahaan dan Teknologi InformasiLanjutkan membaca “TTE sertifikat BSre”

Penomoran keputusan menteri dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat umum dan pembacaan instansi penerbit. Pada sudut pandang masyarakat, sebelas Kementerian yang telah menerapkan struktur nomor keputusan menteri yang mudah diingat. Selebihnya, nomor keputusan menteri mengesankan sulitnya diingat dan disebutkan oleh masyarakat umum. Bagaimanakah tata naskah dinas memberikan acuan penomoran keputusan menteri? Apakah perbedaan struktur penomoranLanjutkan membaca “Penomoran Keputusan TTD Menteri”