Wokam Irian Jaya 1997

Proses persetujuan wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok Wokam, Irian Jaya dengan skema Kontrak Production Sharing antara Pertamina dengan Korea Petroleum Development Corp (Pedco). Persetujuan Presiden: Pada 17 September 1997, Presiden Soeharto menyetujui permohonan persetujuan kontrak bagi hasil antara Pertamina dengan Korea Petroleum Development Corp (Pedco) untuk eksplorasi dan eksploitasi diLanjutkan membaca “Wokam Irian Jaya 1997”

Yapen Ltd Inggris di Irian Jaya 1998

Surat Presiden Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, kepada Menteri Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Desember 1998 [1]. Surat ini berisi persetujuan atas permohonan kontrak bagi hasil antara Pertamina dengan Apex (Yapen) Ltd.-Inggris untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Lokasi kegiatan ini berada di daerah lepas pantai Yapen, Irian Jaya [1]. Presiden menginstruksikanLanjutkan membaca “Yapen Ltd Inggris di Irian Jaya 1998”

Memori Migas 1998

Arsip Keputusan Presiden, Menteri Pertambangan dan Energi dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kisaran tahun 1998 yang tertangkap antara lain keselamatan kerja, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan energi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri [29 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 207.K/30/M.PE/1998 tentangLanjutkan membaca “Memori Migas 1998”

Surat Keputusan 1999

Sektor minyak dan gas bumi di Indonesia pada tahun 1999, mencakup aspek , standardisasi, pemasaran, lingkungan, pengadaan, hingga kebijakan energi nasional Nomor 2 TAHUN 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 TAHUN 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional [13]. Nomor 10 TAHUN 1999 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (termasuk AvgasLanjutkan membaca “Surat Keputusan 1999”

Arsip 1996

Sektor pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia pada tahun 1996 terganbar secara tematik diantaranya distribusi gas bumi untuk Rumah Tangga dan Industri, pengusahaan sumur tua, sertifikasi tenaga teknik, pelimpahan wewenang tahap pelaksanaan kontrak bagi hasil migas, dan spesifikasi bahan bakar 162.pdf: Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 162.K/92/M.PE/1996 tentang Penetapan Status Sementara Jaring DistribusiLanjutkan membaca “Arsip 1996”

SK Dirjen 1995

Sebanyak 15 dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1995. Beberapa topik utama yang dibahas dalam dokumen-dokumen tersebut meliputi: Keputusan Menteri tentang Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) [3]. Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganLanjutkan membaca “SK Dirjen 1995”

Arsip Sengketa Pulau

Isu kepemilikan NKRI atas kepulauan (ribuan pulau pulau) diagendakan melalui konsepsi arsip terjaga pada Undang Undang 43/2009 tentang Kearsipan. Para arsiparis selaku penjaga dokumen dan arsip negara diajak berfikir ulang atas kejadiaan raibnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke negara tetangga. Konsepsi arsip vital yang ada di kajian kearsipan dianggap kurang populer sehingga memerlukan kategori baruLanjutkan membaca “Arsip Sengketa Pulau”

Sejarah Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

1964: Kepala Direktorat Minyak dan Gas Bumi membantu Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan,  Staf Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Umum Bidang Eksplorasi/Eksploitasi Bidang Teknik Pengolahan Bidang Finansial/Ekonomi 1966: dibawah Menteri Utama Bidang Industri Pembangunan Direktur Djenderal Minjak dan Gas Bumi membawahi Asisten Direktur Djenderal Migas Sekretariat Direktorat Djenderal Direktorat Djenderal (sekretariat, dinas pembinaan, dinas pengusahaan, kantor wilayah)Lanjutkan membaca “Sejarah Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi “

Arsip Bisnis

Seperti ki gambaran perbedaan arsip bisnis dengan rekod bisnis! Jawaban: Cakupan informasi bisnis yang lebih luas terekam pada arsip bisnis, sedangkan pada rekod bisnis lebih sempit yakni hanya sampai pada catatan transaksi bisnis. Perbedaan cakupan informasi tersebut merupakan pembeda antara arsip bisnis dan rekod bisnis. Contoh arsip bisnis diantaranya laporan keuangan, strategi bisnis, dan informasiLanjutkan membaca “Arsip Bisnis”