51K/24/DDJM/1990: Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Spesifikasi Bahan Bakar Jet (Avtur). 18 K/72/DDJM/1990: Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium 88. 47 K/34/DDJM/1990: Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Pengawasan Bensin Premix. 25.K/36/DDJM/1990: Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Spesifikasi Bahan BakarLanjutkan membaca “Arsip Tematik Kebijakan Migas 1990 dan 1991:”
Arsip Tag:Migas
Kebijakam Migas 1992
Kebijakan migas mengendap pada surat keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1992, berkaitan dengan DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI. Syarat-syarat dan tata kerja perusahaan jasa inspeksi teknik bidang pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumber daya panas bumi (item 16), yang mengatur persyaratan dan tata cara penunjukan perusahaan jasa inspeksi teknik untuk membantu pemeriksaan keselamatanLanjutkan membaca “Kebijakam Migas 1992”
Kebijakan Migas 2001
Kebijakan Migas yang terpendam di surat keputusan tahun 2001 dengan topik-topik sebagai berikut: Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi: Mengenai barang operasi usaha pertambangan minyak dan gas bumi serta pengusahaan sumber daya panas bumi [2, 24]. Penetapan Status Sementara Jaringan Distribusi Gas: Di berbagai provinsi seperti Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, danLanjutkan membaca “Kebijakan Migas 2001”
Migas daerah lepas pantai Sumatera Tenggara 1970-an
Proses persetujuan dan rincian perubahan pada Kontrak Production Sharing di Blok Sumatera Tenggara pada akhir tahun 1970-an mencakup aspek pajak, pembagian hasil, dan insentif bagi kontraktor. Arsip terkait persetujuan perubahan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara PERTAMINA dengan IIAPCO (IIAPCO Division of Natomas International Corporation) untuk wilayah pertambangan minyak di daerah lepas pantai SumateraLanjutkan membaca “Migas daerah lepas pantai Sumatera Tenggara 1970-an”
Antara Muarateweh dan Sungai Barito 1980-an
Arsip merekam proses persetujuan, ketentuan kontrak, dan deskripsi geografis dari Kontrak Production Sharing di Blok Teweh, Kalimantan Tengah pada pertengahan tahun 1980-an. Persetujuan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) antara PERTAMINA dengan Katy Teweh Petroleum Coy. (Amerika Serikat) dan Unionoil Teweh Ltd. (Amerika Serikat) untuk wilayah daratan Teweh, Kalimantan Tengah berisikan adalah poin-poin penting: PadaLanjutkan membaca “Antara Muarateweh dan Sungai Barito 1980-an”
Keselamatan Hilir Migas
Kode MG mewakili tema Minyak dan Gas Bumi. Nomor 06, menjadi urutan “Teknik dan Lingkungan”. Lengkapnya kode MG.06.06 mewakili berkas Keselamatan Hilir Migas. Jika dikerucutkan lagi, tema pengujian dan kalibrasi peralatan, instalasi, utilitas, alat ukur secara periodik sesuai standar nya dilakukan demi menjamin keselamatan operasi hilir Migas. Baca seri arsip teknik dan lingkungan Migas 👇Lanjutkan membaca “Keselamatan Hilir Migas”
Struktur Organisasi Migas Jadul
“sejak kapan numenkelatur Dinas menjadi Direktorat atau Subdit?” Sejarahnya, numenkelatur Dinas Pembinaan dan Pengembangan merupakan Struktur organisasi dibawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kemudian pada perkembangannya, tersebut Subdit Pembinaan Pengusahaan dengan Kepala Ir. Soembarjono dan Subdit Pengembangan dengan Kepala Ir. R.O Hutapea. Eselonering sampai ke level 5. Setelah Kepala Seksi, tersebut pula Subseksi sebagaimanaLanjutkan membaca “Struktur Organisasi Migas Jadul”
Kearsipan Migas (Ditjen & Badan Pengatur)
Kearsipan sarat dengan pelaksanaan tugas fungsi organisasi. Bahkan rekaman kegiatan ditangkap melalui pelaksanaan struktur organisasi. Beberapa organisasi negara seperti organisasi Kementerian ESDM Cq. Ditjen Migas ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 menetapkan fungsi dan struktur organisasi Kementerian ESDM Kemudian Peraturan Presiden No.Lanjutkan membaca “Kearsipan Migas (Ditjen & Badan Pengatur) “
Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina (DKPP) 1972
Dasar Hukum UU no. 8 tahun 1971 (lembaran Negara tahun 1971 no. 76, tambahan lembaran Negara no. 2971) Kepres No. 127/m. tahun 1971 tanggal 11 desember 1971 Kepres No. 82/m. tahun 1972 tanggal 9 mei 1972; Keputusan sidang DKPP IV tanggal 21 juli 1972. Tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Dewan komisaris pemerintah pertamina –Lanjutkan membaca “Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina (DKPP) 1972”
