Arsip Kategori: Uncategorized

Penyebutan surat dan arsip secara terpisah telah berganti. Kini, menyatu di dalam kearsipan. Sejatinya surat itu permulaannya arsip. Kearsipan jelmaan dari rekaman kegitan. Selain tata surat dan klasifikasi masalah, termasuk Jadwal Retensi. Bahkan dalam penanganan informasi publik dengan sistem klasifikasi dan keamanan akses.  Tanggal Registrasi : 30 Januari 2020 Nomor : 2 Tahun 2020 BentukLanjutkan membaca “Kearsipan KESDM “

Dulu, kepanjangan dari PPPK adalah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Sekarang, PPPK merupakan kependekkan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.  Berikut atentikasinya: Tanggal registrasi: 26 Februari 2020 Tanggal di Undang kan : 28 Februari 2020 No. 65 Bentuk Naskah : Peraturan Presiden(Perpres) Nomor: 38 tahun 2020  Tingkat Perkembangan : Salinan Jabatan pengabsyahan : Deputi Hukum danLanjutkan membaca “ASN = PNS + PPPK”

Tanggal register : 21 Maret 2020  Berita Negara RI Nomor 277 Bentuk Naskah : Peraturan Menteri Nomor: 23/PMK.03/2020  Isi Ringkas : insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona Tingkat Perkembangan : Salinan Diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI tgl 23 Maret Nama Jabatan penandatangan : Menteri Keuangan  Nama Jabatan PengabsyahanLanjutkan membaca “Insentif Pajak Dampak Corona “

Tanggal Registrasi : 16 Maret 2020 Bentuk Naskah : Surat Edaran (naskah dinas arahan)  Nomor: HK.02.01/Menkes/202/2020  Isi ringkas : Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Virus Corona Disease COVID 19 Nama Jabatan penandatangan : Menteri Kesehatan  Nama Penandatanganan: Terawan Agus Putranto Tingkat Perkembangan : Fotokopi Tujuan: seluruh Pimpinan Kementerian /Lembaga, Gubernur dan Bupati,  Konteks HubunganLanjutkan membaca “Protokol Isolasi Diri COVID 19”

Tanggal registrasi : 20 Maret 2020 Bentuk naskah : Instruksi Presiden (Inpres)  Nomor : 4 Tahun 2020 Tingkat Perkembangan : Salinan Nama Jabatan Pengabsyahan Salinan: Deputi Hukum dan Perundangan-Undangan Kementerian Sekretariat Negara  Isi Ringkas : Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalmm rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)  KonteksLanjutkan membaca “Refocussing Kegiatan dan Anggaran untuk COVID 19”

Tanggal registrasi : 31 Maret 2020 Nomor : 1 Tahun 2020 Bentuk naskah : PERPPU Diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Tingkat perkembangan : Salinan Jabatan pengabsyahan Salinan : Deputi Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan Kementerian Sekretariat Negara Isi ringkas: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan atau dalamLanjutkan membaca “Menghadapi Ancaman Stabilitas Perekonomian Nasional “

Sejak 31 Maret 2020, bersamaan dengan penetapan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat atas Pandemi COVID 19, pelayanan surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berasal di luar instansi Kementerian ESDM dapat melalui email tu.migas@esdm.go.id Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial dan pengurangan kontak fisik dalam pencegahan penularan Virus Corona Disease (COVID 19), layanan dukunganLanjutkan membaca “Layanan surat Ditjen Migas”

Tanggal Register : 31 Maret 2020 Nomor : 21 tahun 2020 Format naskah dinas : Peraturan Pemerintah  Tingkat Perkembangan : Salinan Isi ringkas: Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Corona 2019 (COVID 19) diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Jabatan pengabsyahan salinan: Deputi Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan Kementerian Sekretariat Negara  KonteksLanjutkan membaca “Pembatasan Sosial Berskala Besar”

Tanggal register : 31 Maret 2020 Nomor : 11 Tahun 2020 Format : Keputusan Presiden, naskah dinas arahan Isi ringkas : Penetapan Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  Tingkat perkembangan : Salinan Jabatan pengabsyahan : Deputi Hukum dan Perundangan-Undangan Kementerian Sekretariat Negara  Konteks Hubungan dengan Kejadian  Penyebaran  Corona VIRUS DISEASE COVID 19 Jumlah kematian dan kasus terkonfirmasiLanjutkan membaca “Darurat Kesehatan Masyarakat”

Nyambung dari tulisan sebelumnya 👇, kondisi mendesak seperti darurat bencana, pemilihan jenis komunikasi semi massal /produk hukum seperti Surat Edaran menjadi pilihan agar distribusi tersampai dengan segera.  https://muhamadonlinecom.wordpress.com/2020/03/29/surat-edaran/ SE Menteri PAN&RB No. 34 tahun 2020 tentang Perubahan SE No. 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID 19 di Lingkungan InstansiLanjutkan membaca “Surat Edaran bagian 2”